LampungKu39, Menjelang Pilkada tahun 2024, boleh jadi sejumlah Kepala Daerah ingin mencuri simpati dan empati para warga menggunakan uang negara karena dana hibah dan program kerakyatan berseliweran di beranda media sosial.
12 Miliar lebih pemda mengalokasikan dana hibah untuk lebih dari 500 ratus masjid. Selain itu yang lebih mengherankan, kepala daerah itu juga berencana menambah subsidi BBM untuk tiap warganya.
BBM dan Masjid sangat relevan bagi kehidupan warga yang mayoritas penduduknya beragama muslim serta menggunakan kendaraan pribadi.
Perlakuan macam ini mengindikasikan bahwa seolah-olah, mereka ingin melancarkan politik identitas dan mereka seakan-akan hendak membeli suara warganya dari janji program subsidi.
Isyarat buruk bagi citra politik tanah air yang berideologi Pancasila serta sebagai Republik yang hendak tumbuh menjadi negara maju.
Semua program itu mengindikasikan bahwa tidak ada kemandirian ekonomi yang berarti masyarakatnya masih bergantung dengan bantuan yang tidak produktif.
Demi mendulang suara sebanyak-banyaknya, program-program ekonomi kerakyatan menjadi terpinggirkan karena kenyataannya memang sulit untuk mengembangkan kemandirian ekonomi di suatu wilayah.
Namun kemandirian ekonomi ini yang seharusnya menjadi bahan perbincangan menjelang Pilkada karena Indonesia sudah berusia lebih dari 70 tahun.
Seharusnya, Indonesia tidak lagi berbicara soal kemiskinan dan menonjolkan aktifitas suatu individu maupun kelompok yang berebut bantuan.***