Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan sejumlah menteri akan menggelar rapat koordinasi hari ini. Mahfud menyebut rapat tersebut akan membahas koordinasi penanganan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaytun setelah pimpinan ponpesnya, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka.
Mulanya, Mahfud mengatakan pihaknya telah mengantisipasi terhadap status hukum Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodaan agama. Mahfud mengatakan, untuk menjaga penyelenggara Ponpes Al-Zaytun, pemerintah akan menjamin hak-hak para santri untuk mendapatkan pendidikan.
“Nah daripada itu, sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Ponpes Al-Zaytun,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (2/8/2023).
“Karena Ponpes Al-Zaytun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah, sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan, sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid,” kata Mahfud.
Karena itulah, kata Mahfud, hari ini pihaknya akan mengadakan rapat dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menag Yaqut Cholil Qoumas, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jajaran menteri dan gubernur, kata Mahfud, akan berkoordinasi agar pendidikan di Ponpes Al-Zaytun tetap berjalan.
“Sehingga kita juga sudah mengantisipasi mungkin dalam waktu satu hari ini saya akan mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menag, Mendagri, Menkumham dan dengan Gubernur Jawa Barat akan koordinasi penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mahfud. (*)