Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bukan untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Ia menyatakan Munaslub itu bertujuan mengevaluasi keputusan Munas 2019 yang mengamanatkan Airlangga menjadi capres atau cawapres.
“Jadi, Munaslub itu bukan untuk mengganti Pak Airlangga, untuk mengubah keputusan Munas yang menyatakan calon presiden,” kata Ridwan, Senin (24/7/2023) malam.
Ridwan menjelaskan awal mula isu Munaslub bisa bergulir. Ia menyatakan kala itu Dewan Pakar Golkar tengah rapat rutin tiga bulanan di rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
Ia menyebut kesimpulan dari rapat itu sama sekali tak menyinggung Munaslub. Namun, tak lama setelahnya ia dihubungi oleh awak media.
“‘Pak Ridwan kalau Agustus tidak ada keputusan poros baru atau Pak Airlangga tidak berkoalisi bagaimana?‘” ujar Ridwan menirukan pertanyaan awak media.
“Saya bilang, keputusan Munas 2019 yang menyatakan Pak Airlangga sebagai calon presiden itu harus dianulir, anulirnya pakai apa? pakai Munas,” lanjutnya.
Namun, karena Munas itu tak digelar sesuai periodisasi, maka agenda itu disebut sebagai Munaslub. Menurutnya, itu lah yang menjadi awal isu Munaslub bergulir.
Meski demikian, Ridwan menyatakan momentum Munaslub bisa saja jadi ajang pergantian ketum.
Ridwan menjelaskan Munaslub Golkar yang pernah digelar sebelumnya memang menjadi ajang mengganti ketum.
Kendati begitu, hal itu tetap kembali lagi kepada pemegang suara, yakni DPD Golkar.
“Sangat terbuka, sangat terbuka tapi dewan pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum,” jelasnya. (*)