Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik tidak mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan dari posisi bakal calon presiden (capres). Berdasarkan data dari 1.220 responden yang diwawancarai, hanya 19,9 persen dari mereka yang mempercayai isu tersebut, sedangkan mayoritas responden sebanyak 46,7 persen tidak mempercayainya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan hasil survei tersebut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube pada hari Minggu (23/7/2023). Ia menjelaskan bahwa 33,4 persen responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab mengenai isu tersebut, kemungkinan karena kurangnya informasi atau pengetahuan tentang hal tersebut.
Selain itu, para responden juga ditanya mengenai pihak yang diduga melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan agar tidak maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian kecil dari seluruh responden mempercayai anggapan ini, dengan persentase sebagai berikut:
- 10,1 persen responden menyebut lawan politik Anies sebagai pihak yang melakukan penjegalan.
- 8,5 persen menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- 3,2 persen menyebut Ganjar Pranowo.
- 3,2 persen menyebut Prabowo.
- 3,1 persen menyebut Megawati.
- 2,8 persen menyebut pemerintah.
- Sisanya menyebut pihak lain yang tidak terperinci.
Burhanuddin menegaskan bahwa meskipun ada beberapa anggapan ditujukan kepada berbagai pihak, mayoritas responden tetap tidak percaya dengan isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Untuk diketahui, isu penjegalan Anies telah muncul beberapa kali, termasuk pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menduga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terlibat dalam upaya penjegalan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat, yang berdampak pada soliditas partai yang menjadi anggota Koalisi perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika salah satu partai keluar dari koalisi, maka Anies akan kehilangan tiket maju sebagai calon presiden. (Ist)